Hari ini Anda pengunjung ke :

Sunday, October 22, 2017

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan Menikahkan Putra Kedua

BANDUNG - Putera kedua dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Netty Prasetyani yaitu Salman Heryawan resmi mempersunting Alvita Rizki Hirani yang merupakan puteri dari Abdul Haris Sugondo dan Suci Puspitaningrum.

Prosesi akad nikah digelar di Gedong Putih Parongpong Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/10/2017) pukul sembilan pagi. Mengenakan pakaian adat sunda, Salman terlihat lancar mengucapkan ijab kabul dihadapan penghulu dari kantor KUA Padalarang dan Uu Rukmana sebagai saksi yang kemudian dilanjutkan dengan sungkeman kepada kedua orang tua. Sedangkan Ketua MUI Kota Bandung KH. Miftah Faridl memberikan khutbah nikah.

Resepsi pernikahan sendiri baru digelar pada pukul 14.00 hingga 17.00. Tampak tamu-tamu berdatangan seperti beberapa Kepala Daerah hingga pejabat dari pusat dan daerah. Deretan karangan bunga pun tampak memenuhi sepanjang jalan kurang lebih 500 meter dari mulai pintu masuk hingga Gedong Putih. Karangan bunga dari Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla terpampang di depan pintu masuk utama, disusul para Menteri Kabinet Kerja dan tokoh nasional.

Berkonsep pesta kebun, tenda pelaminan tepat berada dibawah perbukitan yang menambah keasrian di area resepsi. Para tamu pun tampak menikmati jamuan aneka hidangan.

Tuesday, October 10, 2017

Sosialisasi Saber Pungli, Kembalikan ASN ke 'Fitrah'-nya


CIREBON -- Pencegahan pungutan liar (pungli) terus gencar dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, didasarkan pada Perpres Nomor 87 tahun 2016 tentang pembentukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar. Kemudian, peraturan ini pun diikuti dengan hadirnya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 700/kep.1089-inspt/2016 tanggal 4 September 2016 tentang pembentukan Satgas Saber Pungli Jabar.

Kepala Biro Humas Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, selaku Wakil Ketua I Pokja Pencegahan Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli Jawa Barat, Sonny Samsu Adisudarma, menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meluncurkan beberapa program inovasi yang ditujukan untuk meminimalisir praktik pungutan liar (pungli).

Beberapa program tersebut, ungkap Sonny, juga telah ditetapkan sebagai 'pilot project' pencegahan korupsi untuk 17 provinsi di Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun beberapa program tersebut meliputi E-Samsat Jabar, yang merupakan cara mudah bayar pajak pada sektor pendapatan, sehingga pembayaran terkait pajak kendaraan bisa langsung dilakukan secara mandiri, dan transparan via E-banking, M-banking, serta ATM, untuk meminimalisir praktek pungli yang kerap berlangsung ketika transaksi dilakukan secara konvensional.

Pada sektor tunjangan pegawai, Pemprov Jabar menjalankan sistem manajemen tunjangan penghasilan pegawai (TPP), sehingga tidak ada alasan 'Kuramg pemasukan' bagi para ASN bila melakukan pungli. Kemudian Inovasi Satu Akses Pasti Simpatik Jabar pada sektor perizinan. Dengan kemudahan yang diberikan, menghindarkan praktek pungli maupun percaloan.

Selanjutnya, Sonny menyebutkan bahwa dari segi spiritual, pungli bisa saja terjadi karena minimnya pemahaman agama yang dimiliki. Ditambah Attitude (perilaku), skill (keahlian), knowledge (pengetahuan), yang kurang mendukung pekerjaan, serta pola hidup konsumtif, hedonis, juga kondisi lingkungan kerja yang tidak sehat.

"Maka hal yang harus dilakukan adalah 'Build Up The Great ASN Character', atau membangun karakter ASN yang baik, yang dapat dibangun dari sisi spiritual juga sosial," kata Sonny pada kegiatan Sosialisasi Satgas Saber Pungli, dengan tema 'Melalui Sapu Bersih Pungli Kita Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat oleh Aparatur Pemerintah", di Hotel Zamrud Kota Cirebon, Selasa (10/10/2017).

Tim Saber Pungli Jabar juga, ungkap Sonny, secara rutin mengadakan Sosialisasi Stop Pungli (S2P), Penyuluhan Pencegahan Pungli, Pelatihan Pencegahan Pungli, Pencegahan Pungli berbasis Elektronik, dan Mempercepat pembentukan unit Saber Pungli Instansi (USPI) sebagai upaya Quantum Change, atau transformasi personal para ASN kearah yang lebih baik lagi.

"Yang dihindari, berawal dari pungutan liar yang berskala kecil, akhirnya mengakar dan menimbulkan dampak yang besar. Pungutan-pungutan yang tidak sesuai aturan, jangan sampai jadi akar budaya, khususnya di instansi pelayanan publik, sehingga aparatur kehilangan jati dirinya sebagai pelayanan masyarakat," Imbaunya.

Maka kegiatan sosialisasi yang mempertajam pemahaman para aparatur terkait Perpres nomor 87 tahun 2016, diharapkan dapat menuntun para ASN untuk kembali ke 'Fitrah'-nya sebagai pelayan masyarakat.

Sesuai manajemen pegawai negeri sipil, yang berlandaskan pada PP Nomor 11 tahun 2017, perlu ditanamkan pada diri ASN untuk bekerja secara profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, dan bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Peningkatan kapasitas tersebut, dapat diupayakan dengan penyesuaian kompetensi teknis dengan menambah pengetahuan, keterampilan yang spesifik berkaitan dengan bidang di wilayah kerjanya. Lalu mengasah kompetensi manajerial, kemampuan untuk menata pekerjaan, dan kepemimpinan. Serta menanamkan kompetensi sosial-budaya, yakni keahlian berinteraksi dengan masyarakat, dengan wawasan kebangsaan, etika, dan nilai-nilai moralitas.

"Pekerjaan yang kita jalani sekarang adalah amanah yang kuasa, kita jangan menghianati amanah Allah SWT tersebut," kata Sonny.

Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Jawa Barat Kombes Pol Rusli Hedyaman mengungkapkan terdapat tiga bentuk reformasi hukum terkait Saber Pungli ini. Pertama, yakni penataan regulasi, supaya masyarakat bisa menjalankan roda kehidupannya dengan aman dan tentram.

"Kalau regulasi menyulitkan, tidak bisa mendukung program pembangunan masyarakat yang berkeadilan," katanya.

Kedua, pembenahan lembaga dan aparat sebagai langkah penegakan hukum. Menurut Rusli, Saber Pungli bergerak secara lintas instansi. Ia mengaku, pihaknya telah giat menertibkan aparat yang bekerja melakukan hal yang tidak sesuai tugasnya.

"Kita (Saber Pungli) merupakan sinergi dari berbagai instansi, kepolisian, kejaksaan, inspektorat, TNI," ungkap Rusli.

Kemudian, yang penting bagi masyarakat adalah pembangunan budaya hukum. Mengubah mindset masyarakat yang berfikiran 'biasanya' menjadi 'seharusnya', sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ia menyebutkan Satgas Saber Pungli Jabar, hingga saat ini telah mencatat 205 kasus, dengan tindak lanjut diantaranya; udik/sidik 127 kasus, p19 0 kasus, p21 8 kasus, vonis 3 kasus, dikembalikan ke Instansi Terkait 3 kasus, dan non yustisi 64 kasus.

Rusli menyebutkan, upaya Sapu bersih pungutan liar, selain oleh aparat, juga memerlukan peran aktif masyarakat. Bila menemukan praktik pungli, masyarakat bisa melaporkan ke Call Center (022) 422-4856, e-mail via saberpunglijabar@gmail.com, SMS/WA 082117323561, lewat Facebook di Pungli Jabar, serta akun Instagram @saberpunglijabar.

Delegasi Maroko Kunjungi Dekranasda Jabar

BANDUNG – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja Delegasi Maroko guna melihat hasil karya kerajinan Jawa Barat di Kantor Dekranasda Jawa Barat Jl. Ir. H. Djuanda No. 19 Bandung, Senin (9/10/17).

Rombongan Delegasi Maroko yang dipimpin oleh Wakil Presiden Souss Massa, M. Abdel Jebar Elqastalani disambut baik Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan  beserta pengurus. Pada kunjungannya, rombongan Delegasi Maroko disuguhi makanan khas dan kesenian Jawa Barat. Serta melihat hasil-hasil kerajinan Jawa Barat mulai dari tas, batik dan peralatan rumah tangga lainnya.

Ternyata, M. Abdel Jebar Elqastalani dan rombongan menyukai makanan, kerajinan dan kesenian Jawa Barat. Menurutnya, ini merupakan keterampilan sumber daya manusia yang mampu mengolah sumber daya alam berdasarkan perkembangan kebudayaan.

"Hal ini merupakan suatu perkembangan yang luar biasa sehingga kami merasakan kebahagiaan yang tidak terhingga dan berkesan. Ini merupakan kunjungan pertama dan disuguhi oleh hal-hal yang berkesan," lanjutnya.

Netty mengungkapkan bahwa tadi M. Abdel Jebar Elqastalani memuji berbagai handy craft dan makanan yang ada di Jawa Barat. Bisa jadi juga kedepan ada kerjasama dalam bentuk pertukaran ilmu dan keterampilan yang dapat memberikan nilai lebih pada produk-produk Jawa Barat dan Souss Massa. Abdel Jebar sangat antusias melihat pengembangan atau pemanfaatan tanduk kerbau sebagai salah satu cendramata serta lukisan dan beberapa hal yang terkait dengan seni.

"Bahkan tadi menanyakan, apa ini menghasilkan suara dari bambu yang dibuat angklung. Nah ini menunjukkan boleh jadi disana ada role material yang mirip tapi belum diolah dengan baik sehingga manjadi menarik. Maka jika memungkinkan tanggal 14 – 15 November 2017 nanti ya kita jajaki mendalam Souss Massa dan Jawa Barat," kata Netty. 

Kedatangan Delegasi Maroko merupakan kunjungan balasan setelah Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan bertandang pada April 2017 lalu. Diungkapkan Abdel Jaber, InsyaAllah ada MoU yang akan ditandatangani di pertengahan bulan November dalam bidang ekonomi, kesenian, budaya, pendidikan dan politik.

Abdel Jaber menjelaskan kerjasama yang dijalin karena pihaknya mengutamakan saudara sendiri, Indonesia. Karena Indonesia yang membuat kami bisa merdeka tahun 1956. Dimulai dari yang kecil kemudian bertahap sampai kerjasama bilateral lain yang dapat kita bangun. Sehingga membawa kemaslahatan untuk Indonesia dan Maroko, khususnya Jawa Barat dan Souss Massa.

Netty menanggapi seperti yang telah disampaikan, bahwa persahabatan dan persaudaraan antara Indonesia  dan Souss Massa sudah dibangun sejak Konferensi Asia Afrika 1955. Atas nama kemanusiaan, atas nama kesamaan aqidah dan persaudaraan Islam tentu akan sangat baik dilanjutkan dengan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak utamanya kerjasama ekonomi. 

Tinjau Banjir Pangandaran, Demiz: Bentuk Relawan Mitigasi Tiap Kecamatan

PANGANDARAN - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor Pangandaran, tepatnya di perumahan bumi estetika di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih yang terkenda dampak cukup parah, pada Senin (09/10/2017) sore.

Didampingi Wakil Bupati Pangandaran dan Kepala Dinas Sosial Jabar serta BPBD Jabar, Deddy juga memantau ketersediaan bantuan logistik berupa makanan dan obat-obatan yang ditampung di aula kantor Desa Cikembulan.

Dari pantauannya Deddy mengapresiasi penanggulangan cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar dibantu berbagai pihak termasuk relawan dalam menangani para korban bencana.

"Terimaksih kepada semua pihak dan saya lihat luar biasa ini sangat cepat sekali penanganannya langsung hadir di tengah masyarakat yang terkena bencana," ujar Deddy.

Ia juga mengucapkan duka yang mendalam bagi korban meninggal dunia dan luka-luka seraya menyerahkan bantuan logistik dari Pemprov Jabar yang diserahkan kepada Wakil Bupati Pangandaran

"Ini sangat disayangkan bisa terjadi karena persoalan banjir yang sebetulnya bisa di deteksi dan dicegah," ucapnya.

Deddy berharap kedepannya setiap Kecamatan khususnya di Pangandaran agar membentuk tim relawan mitigasi. Sebab menurutnya, bencana banjir dan longsor ini memang selalu terjadi setiap tahunnya di daerah tersebut.

"Saya kira setiap Kecamatan bisa membentuk relawan mitigasi karena kalau dilihat tadi ada tempat-tempat tertentu yang sudah jadi langganan hampir setiap tahun hanya debit airnya berkurang atau lebih tinggi. Ini bukan daerah baru yang kena bencana tetapi sekarang semakin meluas di tujuh Kecamatan," terangnya.

Dengan begitu Deddy memprediksi bencana yang merenggut nyawa 4 orang ini akibat ada kerusakan maupun alih fungsi lahan di hulu sungai.

"Artinya saya memprediksi ini ada kerusakan di hulu sungai yang harus juga segera dibenahi disamping tadi tim mitigasi bencana juga bisa bekerja lebih baik termasuk peringatan dini dari instansi terkait terhadap ancaman bencana," ucapnya.

Menurutnya, berbeda dengan bencana gempa yang sulit diprediksi terjadi, banjir lebih mudah diketahui gejalanya

"Ini bisa kita prediksi kalau itu banjir sebetulnya, kecuali gempa yang sulit diprediksi," terangnya.

Deddy berharap tidak ada lagi korban jiwa saat terjadi banjir karena sudah ada pemberitahuan awal. Termsuk juga korban areal lahan pertanian yang tergerus banjir sehingga gagal panen. Mengingat Jabar berkontribusi besar bagi ketahanan pangan nasional.

"Jabar ini adalah Provinsi yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan sangat besar dan nomor satu, kalau ini tidak ditangani saya kira akan mengancam ketahanan pangan nasional," tutupnya.

Bencana Pangandaran insya Allah Tertangani

BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), mengungkapkan keprihatinannya atas peristiwa bencana yang terjadi di Kabupaten Pangandaran. Aher pun mengaku, pihaknya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi, TNI-Polri telah melakukan penanganan dan mendistribusikan bantuan logistik dari sejak sabtu malam, senilai Rp322.681.315 berupa logistik. 

"Baik itu Pemerintah Kabupaten Pangandaran, termasuk TNI Polri, dan masyarakat disana, juga para relawan disana sudah bersatu padu melakukan mitigasi bencana," kata Gubernur Ahmad Heryawan, di Bandung, Senin (09/10/2017).

Data Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Barat menyebutkan sebanyak empat kecamatan dan 15 desa terkena bencana banjir. Sedangkan korban terdampak adalah sedikitnya 136 Kepala Keluarga/2332 jiwa. Hingga Senin (9/10/17) pagi dilaporkan rumah yang terendam sebanyak 939 unit, infrastruktur yang rusak berat meliputi satu jembatan gantung 30 meter, satu unit jembatan gantung dan satu unit jembatan beton. Adapun warga yang terkena dampak telah mengungsi ke rumah sanak saudara. 

Disebutkan, dari sejak kejadian, BPBD Jabar berkolaborasi dengan Tim Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPKB) Kab. Pangandaran dalam pengecekan kondisi lokasi kejadian, mengirimkan bantuan perahu karet, hingga pengevakuasian warga. Tercatat 372 orang relawan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan elemen seperti Tagana, TNI POLRI, PMI, Rumah Zakat, ORARI, dll. terlibat dalam penanganan dini dan evakuasi warga. 

Aher juga mengungkapkan bahwa terkait status bencana di Pangandaran, merupakan hak Bupati untuk menentukannya. Ia pun menyebutkan bahwa status darurat bencana perlu ditetapkan supaya bantuan-bantuan tetap datang, sehingga kedepan tidak terjadi suatu kekurangan.

"Karena kalau kemudian dana tak terduga diperlukan untuk mengantisipasi mengevakuasi bencana, sementara belum ada sebuah pernyataan dalam bentuk surat keputusan bupati yaitu memutuskan atau menyatakan darurat bencana, ya dana tersebut enggak bisa keluar karena surat tersebut menyatakan bencana benar terjadi, dan layak menerima dana tersebut," tambahnya. 

Selain itu, Gubernur Aher juga mengimbau masyarakat supaya tidak percaya dengan gambar atau foto bencana alam di Kabupaten Pangandaran yang beredar di media sosial. Karena ada sejumlah diantaranya yang merupakan gambar bohong atau hoax.

"Memang benar bencananya ada, tapi tak separah dengan apa yang digambarkan. Sudah diklarifikasi, saya pastikan gambar atau foto yang tersebar di media sosial adalah hoax," katanya.

Aher menyambungkan, ada pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana atas dasar kepentingan tertentu. Bisa saja gambar yang disebarkan adalah gambar rekayasa, atau pun gambar bencana di daerah lain.

"Saat kita bergerak membantu mereka, tiba-tiba muncul berita yang menggambarkan hal yang tidak sebenarnya atau hoax," katanya.

Aher menyatakan, bahwa tentu saja infrastruktur yang rusak akan segera direncanakan penyelesaiannya, paling tidak penyelesaian darurat.