Hari ini Anda pengunjung ke :

Tuesday, August 15, 2017

Pengukuhan PASKIBRAKA Jawa Barat

BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar resmi mengukuhkan 56 orang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Republik Indonesia Tahun 2017 Tingkat Provinsi Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate Bandung pada Senin (14/8/2017) sore. 

Sebelumnya telah dilaksanakan seleksi calon PASKIBRAKA pada tanggal 16-19 Mei 2017 yang dikuti 108 calon peserta. Hingga akhirnya terpilih 56 orang, yang terdiri dari 26 orang putra dan 28 orang putri, serta 2 orang PASKIBRAKA Wakil Jawa Barat ke tingkat Nasional atas nama Mohammad Naufal Ramdhan dari Kota Tasikmalaya dan Annisa Bulan Dewi dari Kota Bekasi yang telah mengikuti Latihan Pemusatan PASKIBRAKA Nasional di Cibubur Sejak 25 Juli 2017.

Pemusatan latihan PASKIBRAKA Tingkat Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dari tanggal 2-17 Agustus 2017 bertempat di Wisma Dharma Bhakti dan Lapangan Gasibu Bandung yang dilatih oleh anggota TNI dari Rindam III Siliwangi dan POLRI dari Polda Jabar. 

Ditemui usai acara pengukuhan, Deddy mengatakan bahwa anggota PASKIBRAKA telah dibekali mental dan fisik yang siap menghadapi tugas mulia ini. "Mereka digembleng, dikarantina, dilatih baik mental maupun fisiknya. Saya yakin mereka sudah sangat siap," ungkap Deddy. 

"Yang penting sikap kebersamaannya, selama latihan dan dikarantina kan selalu bersama-sama. Demikian juga rasa persaudaraan dan kekeluargaan serta rasa persatuan dan kesatuan. Jangan pernah luntur," tegasnya. 

Setelah dikukuhkan, tugas berat para anggota PASKIBRAKA ini telah menanti, yaitu melakukan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Puncak Peringatan HUT ke-72 Kemerdekaan RI, serta Gelar Senja Tingkat Ibukota Provinsi Jawa Barat tanggal 17 Agustus 2017 di Lapangan Gasibu Bandung.

"Insya Allah mereka akan menjadi tunas-tunas harapan bangsa yang siap mengahadapi derasnya tantangan globalisasi, generasi muda yang memiliki karakter yang kuat, kepribadian yang tangguh, dan siap melakukan Bela Negara," tutup Deddy.


Sunday, August 13, 2017

PT BIJB - Peresmian RDPT Ekuitas, Minggu 13 Agustus 2017

LAUNCHING PEMBIAYAAN BIJB, RDPT EKUITAS SENILAI 1T

JAKARTA-Sabtu 13 Agustus 2017  menjadi momentum bersejarah bagi dunia pasar modal indonesia yg tepat berusia 40 tahun, lebih istimewa lagi bagi PT Bandarudara Internasional Jawa Barat karena pada hari tersebut OJK telah merilis produk pembiayaan infrastruktur senilai total 12 T bagi total 3 emiten yang salah satunya adalah untuk membiayai pembangunan BIJB.

Diselenggarakan dalam acara bertajuk Stock Code Fun Walk yang diprakarsai Bursa Efek Indonesia (BEI) dan bertempat di area Pusat Niaga Sudirman (SCBD) ini di hadiri pula oleh Menko Perekonomian, Mentri Keuangan, Meneg BUMN dan Komisioner OJK,

Bagi PT BIJB sendiri instrument yang gunakan adalah RDPT pada equitas senilai 1 T dan akan digunakan untuk mendanai pembangunan sisi darat BIJB yang saat ini tengah dikebut dan ditargetkan pembangunan akan selesai pada Desember 2017.

Sebuah keistimewaan bagi PT BIJB sebagai BUMD yang mendapat tugas untuk melakukan pembangunan sisi darat telah mendapatkan atensi yang luar biasa dari OJK dengan telah disetujuinya penawaran efektif RDPT kepada para investor.

Dalam penerbitan RDPT ini PT BIJB bekerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebagai financial advisor dan PT Danareksa Investment Management (PT DIM) sebagai invetment manager yang menginisiasi potensi RDPT ekuitas sebagai salahsatu instrumen pasar modal yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur di indonesia.

Dengan telah dirilisnya produk RDPT ekuitas ini, maka pembiayaan PT BIJB menjadi lebih variatiff. Dengan pendanaan pada equitas terdiri dari setoran modal pemegang saham eksisting yaitu Pemprov Jawa barat dan PT Jasa Sarana dan RDPT yang kemudian dilengkapi dengan sindikasi perbankan syariah. 

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mencari alternatif pendanaan proyek infrastruktur diharapkan target BIJB beroperasi pada Q1 2018 dapat terealisasi. (Sekper/Humas-PT BIJB)

Friday, August 11, 2017

Pilgub 2018, Pemprov Jabar Anggarkan Rp 1,7 Triliun

BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menganggarkan Rp 1,7 Triliun lebih untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018. Anggaran ini akan dialokasikan untuk beberapa lembaga, yaitu KPUD Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Polda Jawa Barat, Polda Metro Jaya, Kodam III/Siliwangi, dan Kodam Jaya.

 

Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  Jawa Barat Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

 

Peraturan tersebut menetapkan rencana alokasi anggaran untuk KPU Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Polda Jabar, Polda Metro Jaya, Kodam III/Siliwangi dan Kodam Jaya senilai total Rp 1.717.181.244.508,00.

 

"Sesuai dengan progress (persiapan Pilkada), termasuk juga keuangan. Dari 1,7 (Triliun Rupiah) tadi ada memang pos-pos buat Bawaslu, KPU Provinsi Jawa Barat, dan juga Kodam dan Polda. Jadi ga ada masalah," kata Demiz usai Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bupati/Walikota tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Daerah Provinsi Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Kota Bandung, Kamis (10/8/17).

 

Oleh karena itu, telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 28 April 2017 lalu. Sementara ntuk pendanaan dukungan pengamanan, Wagub Demiz meminta agar Polda dan Kodam berkoordinasi dengan Polres/Polresta serta Kodim/Korem di wilayah hukumnya, sehingga terjalin sinergitas dan tidak ada duplikasi anggaran dalam pemberian dukungan pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2018.

 

Selain itu, telah ditetapkan pula rencana alokasi Bantuan Keuangan Desk Pilkada kepada 27 Kabupaten/Kota senilai total Rp 17.054.000.000,00. Tujuannya untuk meningkatkan koordinasi dalam pemantauan dan mendapatkan laporan akurat mengenai tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak Tahun 2018 di Daerah Provinsi Jawa Barat. Pemberian Bantuan Keuangan ini dihitung secara proporsional berdasarkan luas wilayah, jumlah kecamatan, jumlah kelurahan/desa, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

 

Sebagai gambaran, pada Pilkada Serentak Tahun 2015 tingkat partisipasi pemilih di Jawa Barat sebesar 60% dari 11,8 juta pemilih. Sedangkan pada Pilkada Serentak Tahun 2017 di Kota Tasikmalaya tingkat partisipasi pemilihnya 81,02%, Kota Cimahi sebesar 71%, dan Kabupaten Bekasi sebesar 61%.

 

"Oleh sebab itu, diharapkan kepada Bupati dan Walikota dapat turut berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak Tahun 2018, melalui kegiatan sosialisasi dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak 'Golput', sehingga tingkat partisipasi pemilih sebagai salah satu indikator keberhasilan Pilkada, dapat mencapai angka yang maksimal," tutur Demiz.

 

Pada kesempatan ini, Demiz juga menekankan beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama adalah independensi KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara, netralitas Aparatur Sipil Negara, serta kepatuhan para calon terhadap seluruh peraturan Pilkada. Untuk itu, semua komponen harus didorong untuk mengambil bagian dalam Pengawasan Partisipatif, untuk memperkuat kapasitas dan cakupan wilayah pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan Panwas Kabupaten/Kota, sehingga akan terwujud Pilkada jujur, adil, demokratis, aman, damai, dan bermartabat.

 

Selain itu, hal lain yang ditekankan oleh Demiz yaitu peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pilkada yang perlu dioptimalkan adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam Pilkada; Memberikan dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan, dan memfasilitasi proses distribusi logistik tepat waktu bersama dengan instansi terkait; Menetapkan koordinasi dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum secara tegas dan transparan pada  setiap rangkaian proses Pilkada; Melakukan identifikasi kondisi sosial politik wilayah dan mewaspadai perilaku destruktif yang dapat merusak tatanan politik yang sudah dibangun; serta Mengelola konflik atau berbagai potensi konflik di daerah.

 

"Makanya saya beritahukan kepada tokoh-tokoh masyarakat, para dai untuk menjaga kondusifitas dalam menjelang Pilkada 2018 ini. Karena ini (Jawa Barat) provinsi terbesar," pinta Demiz.

 

Pada 2018 nanti akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Provinsi Jawa Barat, yaitu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di 27 Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di 16 Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, diantaranta 6 (enam) Kota, yaitu Bandung, Bogor, Cirebon, Sukabumi, Banjar, dan Bekasi, serta 10 (sepuluh) Kabupaten yaitu Bogor, Purwakarta, Sumedang, Subang, Bandung Barat, Kuningan, Majalengka, Cirebon, Garut, dan Ciamis. 

 

Pelaksanaan Pilkada dimaksud, sesuai dengan amanat Pasal 201 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018. Dan sesuai Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017, Pemungutan Suara akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018.

Tuesday, August 8, 2017

Jabar Berpeluang Jadi Pusat Industri Keuangan Syariah di Indonesia.

KAB BOGOR - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, jumlah penduduk muslim di Jabar yang kini mencapai 40,9 juta jiwa memiliki potensi pasar keuangan syariah yang sangat terbuka.

Ia pun menyambut baik banyaknya perguruan tinggi di Jabar yang menghadirkan program-program studi ekonomi berbasis syariah yang nantinya dapat mengisi ruang kosong di industri keuangan syariah. Hal ini menurutnya, akan mampu meminimalisir terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang ekonomi syariah.

"Jabar sudah sepantasnya menjadi yang terdepan dan menjadi pusat industri keuangan syariah di Indonesia," kata Deddy usai menghadiri Tasyakur Milad ke-25 tahun dan peresmian kantor pusat PT BPR Syariah Amanah Ummah di Leuwiliang Kabupaten Bogor, Senin (07/08/2017).

Deddy mengungkapkan, berdasarkan hasil Survey Nasional Literasi Keuangan (SNLK) tahun 2016 tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia naik menjadi 67,82%. Sedangkan persentase masyarakat yang berada di kelompok "well literate" naik menjadi 29,66%.

"Alhamdulillah indeks inklusi keuangan di Jabar sudah 68,32% artinya diatas rata-rata nasional dan indeks literasi keuangan kita diangka 38,70% tertinggi kedua setelah DKI Jakarta," ungkapnya.

Namun demikian indeks inklusi keuangan syariah di Jabar sudah lebih baik yaitu mencapai 21,56%.

Deddy menuturkan, poin penting yang harus menjadi fokus perhatian para pelaku jasa keuangan syariah adalah memperkuat perannya dalam kegiatan sektor riil seperti pembiayaan syariah untuk industri pariwisata serta unit-unit usaha syariah potensial lainnya seiring dengan meningkatnya tren halal lifestyle global.

"Karena itu saya harap jasa keuangan syariah terus mengedukasi dan transaparan kepada masyarakat atau calon nasabah tentang karakteristik produk dan layanan jasa keuangan yang tersedia," harapnya.

Selain itu, jasa keungan syariah dituntut lebih kreatif dalam mencari sumber dana murah serta menciptakan produk dan jasa keungan yang menarik, mudah diakses dan berbiaya murah. Terutama untuk kalangan pelajar dan mahasiswa, santri pondok pesantren, ibu rumah tangga, petani, pedagang dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan begitu lembaga keuangan syariah dapat menjadi penggerak sektor riil untuk membuka lebih banyak kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi ketimpangan dan menghadirkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

"Semoga industri jasa keungan syariah di Jabar terus tumbuh menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi inklusif, menarik investasi, menggerakkan tabungan domestik dan meningkatkan daya saing," tutur Deddy.

Secara umun saat ini Indonesia menjadi negara dengan jumlah lembaga keuangan syariah terbesar di dunia yaitu sebanyak 5 ribu lebih. Meliputi 34 Bank Syariah, 58 Operator Takaful atau asuransi syariah, 7 model Ventura Syariah, 163 BPR Syariah, 1 Pegadaian Syariah dan sekitar 4500 lebih Koperasi Syariah atau Baitul Maal wat Tamwil. Bahkan Indonesia juga telah menciptakan Syariah Online Trading System pertama di dunia.

Saturday, August 5, 2017

Mukena Bagus dan Murah


Kalau mau cari Mukena Bagus dan Murah serta terpercaya silahkan kunjungi tokonya di Baltos (Balubur Town Square) lantai 2 Blok A10, tersedia pula perlengkapan muslim dan buku-buku best seller Agus Mustofa, nama toko Bandung Jualan. Buka setiap hari. WA 0819-1000-3133